Rakor tersebut dilaksanakan dikantor Kelurahan Kota Negara dan dihadiri antara lain oleh, Kanit Binmas Polsekta. Iptu Joni Arpan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Staf Kelurahan, Perwakilan Koperasi Pertamina Lahat, Tokoh adat serta undangan lainnya.
Rohim SE.MM, selaku Lurah Kota Negara memimpin rapat tersebut menjelaskan, berdasarkan kesepakatan, melantik LPMK untuk memantau kegiatan pembangunan nantinya, juga dilantik Dewan Perlindungan anak dan perempuan yang bertujuan untuk mengatasi masalah kekerasaan Anak dan Perempuan,
Dana yang dikucurkan dari Pusat, ujar Rohim, berjumlah 800 Juta rencananya akan dibangun , Pembangunan PAUD, Jalan, penerangan jalan, nantinya sebelum dibangun, terang beliau, kita harus sesuai Juknis dan Juklak. " Marilah kita dukung program pemerintah ini dan kita laksanakan, saya selaku Lurah berharap nantinya pembangunan ini transparan dan harus saling koordinasi tanpa ada saling curiga " tegasnya.
Sementara itu Kanit Binmas Polsek Kota. Joni Ar menambahkan, Pada dasarnya dana Kelurahan itu hampir sama dengan dana desa, akan tetapi, terangnya, Juknis nya berbeda, dana desa dikerjakan secara swakelola namun Draf nya dibuat oleh pendamping Tehnis, sementara untuk dana Kelurahan harus diajukan usulan kerja 2019 dan diserahkan ke Lurah oleh RT dan RW sesuai dengan aturan pemerintah Kabupaten hingga keluarlah aturan nya.
" Nantinya bila ada penyimpangan diawasi Inspektorat dan Kepolisian ada ditemukan penyimpangan harus dikembalikan diberi waktu selama 60 hari untuk pengembalian dana, mudah-mudahan Program perdana ini berhasil tanpa adanya penyimpangan, hendaknya Elemen masyarakat bersama mengawasi, bila ditemukan, laporkan ke kami untuk ditindak lanjuti " pungkasnya.(Red/Novita).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar