Selasa (02/04/19), Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik mengadakan silaturahmi dan koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih, berlangsung diruang rapat Lt.1 perkantoran Pemkot Prabumulih.
Kedatangan anggota ombusmend Sumsel ke Prabumulih dalam rangka melihat sejauh mana produk layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Prabumulih kepada masyarakat.
Komisioner Ombudsman RI. Perwakilan Sumsel Adrian, menyebut jika sistem penilaian yang dianut ombudsman adalah sistem penilaian lampu merah. Untuk lampu Merah mendapat nilai 0-50, dan lampu Kuning diangka 50-80, sementara lampu hijau diangka 80-100.
Unit pelayanan masyarakat di Prabumulih berstatus lampu kuning, artinya tingkat pelayanan pemerintah Kota Prabumulih dinilai belum pada posisi yang memuaskan.
"Jika diberi nilai lampu kuning diangkat 51-80,"ucapnya.
Ditambahkannya, untuk pelayanan di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil) belum ada tangga khusus untuk Disabilitas, untuk masyarakat harus memenuhi standarisasi.
"Jika ada masyarakat yang mau melapor harus melakukan komplin terlebih dahulu kedinas bersangkutan, misalnya ktp tiga bulan baru selesai, ditanya dulu ',ujarnya.
Lebih jauh Adrian menambahkan, untuk pihaknya mendorong agar dinas-dinas membuat kotak pengaduan, agar masyarakat bisa melaporkan jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
"Asal laporannya jelas, terukur dan tidak mengada-ada. Siapa orangnya, dinas apa, jam berapa harus disebutkan semua, bisa dilaporkan ke Whatshap Ombudsman.0811787-717",tandasnya.(Red).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar