Pada kesempatan tersebut Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta agar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota mematuhi implementasi kebijakan zonasi, sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melalui Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ.
"Sebagai layanan dasar yang wajib diberikan kepada seluruh warga negara, pendidikan merupakan urusan konkruen antara pemerintah pusat dan daerah. Saya berbahagia dan mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam PPDB tahun ini. Orang tua rela antre lama menunggu. Ini menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia khususnya dalam pendidikan meningkat," kata Gubernur Arinal.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung menyusun berbagai program untuk mendorong agar anak usia sekolah di Lampung dapat terus mengenyam bangku pendidikan.
“Ada program atau kebijakan lain dari pemerintah, termasuk dari mereka yang tidak mampu tapi ingin melanjutkan sekolah. Kami pun menyusun program untuk mendorong mereka supaya bisa bersekolah, karena Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin mutu Pendidikan Anak dalam proses belajar mengajar ini,” lanjutnya.
Sementara itu Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Yudy Hermanto menambahkan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung telah mengeluarkan regulasi mendukung pelaksanaan kebijakan Menteri Pendidikan yang mengharuskan setiap peserta PPDB memiliki keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Disdukcapil .(Agung-Imo).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar